in

[Cek Fakta] Kinerja Buruk, Jokowi Akan Pecat Anies? Ini Faktanya

Unggahan video dari salah satu kanal di situs Youtube viral di media sosial. Video itu menarasikan bahwa Presiden Joko Widodo akan memecat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena berkinerja buruk.

Adalah kanal Berita Viral yang membagikan video tersebut dengan judul “Kinerja Buruk, J0k0w1 akan Pecat Anies” dengan foto thumbnail denga narasi bertuliskan “JOKOWI TERBITKAN PP NO 30/2019. ANIES AKAN DIPECAT !!“.

Sejak dibagikan pada 26 Mei 2019, video berdurasi 2 menit 20 detik itu telah ditonton 577.721 kali, mendapat tanda suka 3,7 ribu, dan 2.796 komentar.

Berikut secara lengkap transkrip narasi yang terdapat pada video tersebut:

Presiden Jokowi mengeluarkan mekanisme baru tentang penilaian PNS. Mekanisme tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS.

Salah satu poin yang dalam aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo 26 April lalu tersebut, adalah soal pemberhentian PNS. Dalam aturan tersebut, PNS tidak hanya bisa diberi penghargaan maupun diangkat ke posisi jabatan yang lebih tinggi, tapi juga diberhentikan.

Penghargaan dan hukuman tersebut didasarkan pantauan berkala yang dilakukan pejabat penilai PNS terhadap para abdi negara, setiap PNS Wajib mengikuti pengukuran kinerja tersebut.

Tolok ukur yang dijadikan penilaian kinerja PNS, salah satunya prilaku kerja mereka. Pejabat penilai kinerja memberikan penilaian terhadap unsur prilaku kerja pns dengan bobot penilaian sebanyak 60 persen.

Nilai tersebut nantinya dituangkan dalam dokumen penilaian kinerja, dari hasil penilaian tersebut, PNS yang mendapatkan penilaian kerja dengan predikat sangat baik selama dua tahun berturut-turut dapat diberikan penghargaan berupa prioritas untuk diikutsertakan dalam program kelompok rencana suksesi pada instasinya.

Kepada mereka juga bisa diberikan penghargaan berupa tunjangan kinerja. nah, bagi PNS yang tidak memenuhi target kinerja penilaian, mereka bisa dikenakan sanksi berbentuk administrasi sampai dengan pemberhentian.

Jokowi dalam penjelasan aturan tersebut menjelaskan dibuat demi mewujudkan PNS yang profesional, kompeten, dan kompetitif”.

Penelusuran:
Setelah dilakukan penelusuran, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30/2019 adalah berisi tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Sementara itu, jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta bukanlah PNS. Merujuk Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 5 tahun 2014 Pasal 1 angka 1  tentang Aparatur Sipil Negara, PNS adalah profesi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.BACA JUGA:

Pada Pasal 122 UU ASN disebutkan bahwa Gubernur, Walikota, dan Bupati merupakan pejabat negara, bukan termasuk PNS. Pula, pada pasal 123 ayat (3) UU ASN jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014, PNS dapat menjadi pejabat negara dengan syarat yang bersangkutan wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota).

Disitat dari JPNN.com, melalui artikel berjudul “Kepala Daerah Bukan PNS, Silakan Terbuka Dukung Capres” dimuat pada Selasa 11 September 2018, disebutkan bahwa kepala daerah seperti Gubernur dapat menunjukkan sikap politik, seperti mendukung pasangan calon kepala daerah atau pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu. Bukan PNS yang dilarang terlibat dalam aksi-aksi politik.

Peneliti Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran (Unpad) Nanang Suryana menyatakan, sikap politik para kepala daerah yang mendukung calon presiden (capres) tertentu tak bisa serta-merta disalahkan. Menurutnya, kepala daerah adalah pejabat politik sehingga posisinya beda dari pegawai negeri sipil (PNS) pemda.

“Munculnya dukungan dari beberapa gubernur dan atau kepala daerah lainnya kepada salah satu calon presiden tidak bisa disalahkan,” kata Nanang, Selasa (11/9).

Dengan demikian, video yang menyebut Presiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 30/2019 untuk memecat Anies menjadi tidak relevan. Juga, tidak ditemukan sumber kredibel dari media arus utama terkait rencana Jokowi memecat Anies.

Kesimpulan:
Klaim bahwa Presiden Jokowi menerbitkan PP Nomor 30/2019 untuk memecat Anies adalah salah. Anies bukanlah PNS.ARTIKEL MENARIK

Informasi tersebut masuk dalam kategori hoaks jenis False connection (koneksi yang salah). Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.

Sumber: medcom.id

SIMAK JUGA

Geger Warga Solo Temukan Ramuan Virus Corona, Sembuhkan 7 Orang Di Jakarta

Meski Terbaring Sakit, Istri Ruslan Buton Akan Hadiri Sidang Praperadilan Di PN Jakarta Selatan